Oleh:
Hadi Yanuar Iswanto
Beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berpidato bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Proyeksi Indonesia menjadi negara maju dan kuat di abad 21 merupakan sebuah capaian atas Sustainable Growth and Development Program yang dicanangkan pemerintah. Perekonomian Indonesia di tahun 2045 diprediksi akan menjadi kuat, berkeadilan dan ramah lingkungan. Selain itu demokrasi menjadi lebih matang dan stabil dengan terbangunnya peradaban unggul, maju, produktif, inovatif dan berkelanjutan, serta harus utuh dan berjangka panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato yang berjudul “Ekonomi Indonesia Sebuah Manifesto Pembangunan Abad 21” dalam acara Penyatuan Visi “Bersama Menuju Indonesia Maju 2030”, di Jakarta, 13 Nopember 2012 lalu.
Hal tersebut menjadi topik yang menarik dibahas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia boleh dibilang mengalami kemajuan yang signifikan. Berkali-kali delegasi Indonesia menjadi juara dalam kompetisi-kompetisi bergengsi tingkat dunia. Proyeksi Indonesia menjadi negara maju di 2045 bukan hal yang tidak mungkin. Tentu dengan melihat kemajuan tersebut kita menjadi optimis dengan pidato presiden tersebut. Namun dinamika dalam berdemokrasi menimbulkan berbagai argumen. Ada sebagian yang pesimis dengan hal tersebut. Pemerintah pun mulai menggalakkan program-program pro rakyat. Usaha-usaha tersebut ada sebagian kalangan yang menyebutkan pemerintah terlambat melakukannya. Namun walaupun terlambat, tetap saja tidak siap untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Akhir-akhir ini kasus korupsi kian marak diberitakan di media-media nasional. Pelakunya tidak hanya pejabat-pejabat tinggi. Pejabat kelas menengah dan rendah ikut tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian-kejadian tersebut adalah dampak nyata yang menunjukkan bahwa moral bangsa ini sudah mulai rusak. Pancasila sebagai pilar bangsa sudah dianggap kuno dan sebagian menganggap tinggal sejarah. Lalu solusi datang dari pemerintah melalui program pendidikan berkarakternya. Lalu apakah solusi tersebut cukup untuk membenahi kerusakan yang terjadi ? Kemudian mampukah Indonesia menjadi negara maju di 2045 ?
Sejatinya selama ini pemerintah lebih mengutamakan pembangunan sistem dibandingkan pembangunan manusianya. Usaha Kementerian Pendidikan Nasional dalam program pendidikan berkarakter patut diacungi jempol. Selain itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah menyiapkan beasiswa bidik misi setiap tahunnya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Namun pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya akan lebih baik apabila disosialisasikan sejak dini, yakni sejak masih kanak-kanak. Belajar dari negeri sakura, Jepang, poin utama kehidupan masyarakat di Jepang adalah kedisiplinan. Kedisiplinan bangsa ini telah mengakar kuat sejak masa kanak-kanak. Untuk mengetahui hal ini salah satunya adalah pada kebijakan manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Di Jepang, setiap rumah dianjurkan untuk memiliki ransel khusus keadaan darurat. Di dalam ransel tersebut berisi perlengkapan yang dibutuhkan sehari-hari. Selain itu juga selalu mengadakan simulasi bencana yang dilakukan bahkan bagi anak-anak TK sekalipun. Kalau kita membaca petunjuk-petunjuk pengelolaan dalam keadaan darurat di Jepang, nampaknya merepotkan. Namun rakyat Jepang ternyata mematuhinya. Dari hal kecil ini kita bisa mengetahui bahwa kedisiplinan dan kepatuhan orang Jepang. Maka tidak heran apabila Jepang menjadi negara maju yang dijuluki Macan Asia.
Tidak ada yang sempurna dari suatu negara manapun. Ada kekurangan dan kelebihan. Namun bukankah bagus apabila kita mencontoh kebaikan suatu negara. Contoh baik dari bangsa Jepang adalah kedisiplinan dan kepatuhan raytnya terhadap sistem yang dijalankan oleh pemerintahnya. Sebagus apapun sistemnya apabila manusia yang menjalankannya rusak, maka fungsi dan manfaat dari sistem tersebut akan kabur,
Akhir-akhir ini kita disuguhi oleh hasil survey dari berbagai lembaga survey yang menunjukkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Hasil survey menujukkan bahwa rakyat meragukan kredibilitas pemerintah saat ini. Dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat serta lemahnya penegakan hukum menjadi kontribusi yang besar terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekarang saatnya bagi pemerintah untuk menunjukkan wibawanya. Pemerintah harus membangun sumber daya manusia yang kokoh lahir bathin.
Dalam setiap pemilu dan pemilukada, setiap calon berlomba-lomba menawarkan program pro rakyat. Ketika terpilih banyak yang mengatakan bahwa mereka lupa kepada rakyat, tidak menepati janjinya. Apakah benar demikian ? Nyatanya begitu banyak Undang-Undang dan Perda yang dihasilkan setiap tahunnya. Baik eksekutif maupun legislatif saat ini lebih mengutamakan pembangunan sistem. Jarang sekali yang menjawab pertanyaan "Bagaimana caranya agar rakyat mau menjalankan sistem yang ada ?" Sistem-sistem yang berjalan saat ini sudah bagus. Namun setiap pergantian pemimpin sistem yang sebelumnya bagus diganti dengan yang baru. Sebenarnya permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu calon pemimpin seharusnya memikirkan upaya untuk memanusiakan manusia Indonesia. Sekali lagi sebagus dan secanggih apapun sistem yang diterapkan akan menjadi tidak terasa manfaatnya apabila manusia yang menjalankannya sudah rusak.
Pendidikan sejak dini harus diutamakan. Terutama adalah pendidikan kedisiplinan. kedisiplinan ini juga harus dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Apabila Pemerintah Indonesia concern terhadap hal ini maka kasus-kasus penyimpangan dan kejahatan yang melanggar hukum dapat diminimalkan. Kedisiplinan adalah akar dari segalanya. Permasalahan korupsi juga karena kesadaran dan kedisiplinan yang rendah. Apabila manusia Indonesia telah berdisiplin tinggi, bukan mustahil negara ini menjadi negara maju di. Proyeksi Indonesia menjadi negara maju di 2045 harus didukung oleh seluruh elemen, baik dari pemerintah dan masyarakatnya. Saat ini sudah banyak Perda dan Undang-Undang yang diterbitkan. Hanya tinggal bagaimana mengelolanya. Sistem saat ini sudah bagus. Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya. Lalu apa lagi ? Hanya Manusianya yang harus di-upgrade lahir bathin untuk mendukung sistem tersebut.
*)Penulis adalah Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia
